DPRD Kab Pangandaran Tetapkan Rekomendasi Terhadap LHP BPK RI Tahun 2023

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Pangandaran, telah menetapkan rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.
Penetapan tersebut di laksanakan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Rabu (19/06/2024), yang mana rapat paripurna tersebut di pimpin oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Muhammad Taufiq. S.Ip., MM dan di hadiri oleh anggota DPRD kabupaten Pangandaran.

Baca juga: Paripurna DPRD: Walaupun Pengangguran Rendah Namun Harus Tetap Memperluas Kesempatan Kerja Terutama di Kepariwisataan dan Pemberdayaan

Rekomendasi tersebut berdasarkan dari hasil pembahasan yang di lakukan oleh panitia khusus (pansus) III DPRD Kabupaten Pangandaran.
Adapun anggota pansus III DPRD Kabupaten Pangandaran Solihudin.S.Ip menyampaikan bahwa, ada beberapa rekomendasi yang di sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, yang saat ini mendapatkan predikat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI.

Rekomendasi yang pertama, Pemerintah daerah kabupaten pangandaran harus merasionalisasi anggaran pada tahun anggaran 2024 dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah( PAD).

Baca juga: Paripurna DPRD: Fraksi Persatuan Menerima LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2023 untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

Kemudian pemerintah Daerah agar sesegera mungkin menyelesaikan piutang PBB P2 dengan melakukan digitalisasi penbayaran pajak PBB P2 dan retribusi daerah.

Perlu adanya peningkatan kapasitas pengelola anggaran yang berkoordinasi dengan badan diklat BPK, pemerintah daerah agar menyelesaikan utang belanja "katanya".

Baca juga: Fraksi Kerja DPRD Sepakat LKPJ tahun 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Selanjutnya, Perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang di dukung dengan siatem pengendali intern (SPI) yang efektif dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pemerintah daerah agar melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI, sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Nasdem Kota Bogor Apresiasi Pencalonan Farhat di Pilwalkot

Yang terakhir, apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari pemerintah daerah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, DPRD meminta BPK RI untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi secara menyeluruh sesuai dengan kewenangannya "kata Solihudin".

Sementara, wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Muhammad Taufiq.S.Ip., M.Si menyampaikan, langkah selanjutnya setelah melakukan penetapan rekomendasi yaitu melaksanakan rapat paripurna dengan pemerintah daerah (eksekutif) dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.

Baca juga: Fraksi PKB Setuju LKPJ Bupati Tahun 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Untuk selanjutnya DPRD melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut pemerintah daerah kabupaten pangandaran atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2023 "katanya". (Anton AS).